Mufti Wahabi Mesir: Penduduk Gaza itu Syiah, jadi Tidak Perlu Dibantu

Tala’at Zahran, salah seorang mufti Wahabi di Mesir, menyatakan bahwa rakyat Gaza adalah orang-orang Syiah sehingga kaum muslimin tidak perlu memberikan dukungan atau pembelaan atas mereka. Kontan pernyataan tersebut, menuai kontroversi dan kecaman.



Kelompok wahabi yang berpaham takfirisme melakukan pembelaan atas alasan mereka mengapa tidak memberikan pembelaan terhadap ketertindasan rakyat Gaza Palestina yang sedang mengalami agresi militer Israel yang telah menewaskan ratusan rakyat sipil Gaza. Tala’at Zahran, salah seorang mufti Wahabi di Mesir, menyatakan bahwa rakyat Gaza adalah orang-orang Syiah sehingga kaum muslimin tidak perlu memberikan dukungan atau pembelaan atas mereka. Kontan pernyataan tersebut, menuai kontroversi dan kecaman.

Pernyataan Mufti tersebut bermula dari pertanyaan seorang penanya yang bertanya secara live, “Apa kewajiban kita sebagai muslim menyikapi kejadian di Gaza? Apakah wajib bagi setiap muslim untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada penduduk Gaza yang sedang menghadapi kekejian Israel?”
Mufti tersebut memberikan jawaban, “Pertama, khalifah (maksudnya Abu Bakar al Baghdadi, pemimpin ISIS), mendiamkan masalah ini. Kalau sekiranya rakyat Gaza memang wajib mendapatkan pertolongan, khalifah pasti akan mengirimkan pasukannya untuk menghadapi Israel dan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada rakyat Gaza. Kedua, rakyat Gaza bukan hanya tidak memberikan baiat kepada khalifah, mereka tidak memiliki amir dan juga bendera, bahkan mereka sesungguhnya adalah orang-orang Syiah. Ini dibuktikan dengan adanya kerjasama mereka dengan Iran. Mereka menggunakan senjata-senjata yang berasal dari Iran untuk menyerang Israel yang kemudian menyebabkan Israel melakukan agresi militer terhadap warga sipil.”

Kelompok ISIS yang mengklaim kekhalifaan Islam mendapat kecaman dan protes dari umat Islam di seluruh dunia, karena tidak memberikan respon apa-apa atas kekejian Israel atas penduduk Gaza. Kalau sekiranya mereka memang kelompok Islam yang berjihad untuk membela kepentingan kaum muslimin sudah semestinya mereka melakukan pembelaan terhadap kaum muslimin di Gaza yang mengalami penindasan.

Sumber: Abna

Read More

Hizbullah: Membakar Anak Kecil Hidup-Hidup Bukti Teror Zionisme

Sekjen Hizbullah, Sayid Hasan Nashrullah, dalam kecaman yang disampaikan di media masa kemarin mengatakan bahwa peristiwa pembakaran bayi yang masih menyusu oleh orang-orang Yahudi Zionis adalah bukti nyata teror mereka.
 
Sebagaimana yang dilansir oleh Al-Alam, media berita resmi milik Hizbullah Lebanon, dalam pernyataan yang disampaikannya kemarin Sayid Hasan Nashrullah mengatakan, “Kejadian pahit itu adalah bukti betapa Zionis menyimpan kebencian terhadap warga Palestina.”

Menuding Benyamin Netanyahu berpura-pura angkat tangan atas kejadian tersebut, Hizbullah menegaskan, “Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dan juga menteri-menterinya hanya berpura-pura mengangkat tangan dan mengutuk pelaku aksi teror tersebut. Namun ketahuilah bahwa sikap berpura-pura mereka tidak dapat meloloskan mereka dari tanggung jawab dari pelanggaran HAM ini.”

Dalam pernyataan tersebut Hizbullah mengatakan, “Mereka tidak dapat menipu kita dengan omong kosong seperti ini.”

Berbicara di depan media dunia, Hizbullah Lebanon dengan tegas mengumumkan, “Masyarakat seluruh dunia harus ikut serta mengecam perbuatan anarki ini, karena jika tidak artinya mereka juga mendukuk terorisme dan Zionisme.”

Hizbullah meminta umat Islam sedunia untuk menanggapi hal ini secara serius dan meminta bantuan apapun agar dikirimkan untuk menyelamatkan warga Palestina.

Penduduk pemukiman-pemukiman Zionis hari Jum’at pagi 31 Juli 2015 kemarin menyerang rumah warga Palestina di sebuah desa bernama Duma dekat kota Nablus dan membakarnya. Karena peruatan anarki tersebut seorang bayi yang masih menyusui mati terbakar. Selain itu empat anggota keluarga lainnya luka parah karena turut terbakar.

Zionisme Israel terus menerus membangun pemukiman-pemukiman ilegal di tanah Palestina dan menggusur rumah penduduk asli negeri itu hingga saat ini.


========================================================================
Source : http://ahlulbaitnabisaw.blogspot.com/

Read More

Bahas ISIS, Jokowi Minta Intelijen Indonesia Ditempatkan di Turki

Presiden Joko Widodo meminta izin kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk penempatkan intelijen Indonesia di Turki. Hal tersebut guna mengantisipasi kelompok Islamic State (ISIS) asal Indonesia yang hendak menyeberang ke Suriah melalui negara Turki.
 
"Kita tahu bahwa banyak dari sini yang menuju Suriah itu lewat Turki. Oleh sebab itu, tadi kita juga minta agar ada kerjasama intelijen. Kita minta ada nanti yang kita tempatkan di sana," kata Jokowi, usai mengantar Erdogan ke mobilnya di halaman Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Jokowi menyebut, kerja sama antara intelijen Indonesia dan Turki dinilai mampu menangani ancaman terorisme. Terutama menumpas perkembangan kelompok ISIS di Timur Tengah.

"Agar bisa menukar informasi. Ini betul-betul kita lakukan," imbuh dia.

Sementara itu, Erdogan mengungkapkan segera menutup perbatasan antara Turki dan Suriah demi mengurangi eksodus calon-calon anggota kelompok ISIS.

"Kita harus menutup perbatasan kita. Apabila mereka datang menuju Syiria kita tidak izinkan," ungkap dia.

Terkait penanganan irregular movement of people. Pemerintah Turki sudah mendeportasi 1600 orang ke negara masing-masing, 300 ribu ditangkap dan 16 ribu orang digagalkan masuk ke negeri dua benua tersebut.

"Sebanyak 16 ribu tidak masuk karena ditutup, 1600 dideportasi, yang  1300 orang ditangkap dan kita keluarkan," bebernya


========================================================================
Source : http://ahlulbaitnabisaw.blogspot.com/

Read More

Palestina Ajukan Permintaan untuk Gabung dengan Interpol

Seperti dilansir AFP, pemerintah Palestina dalam pernyataannya, Senin (3/8) mengatakan, Palestina telah menyampaikan permintaannya untuk bergabung secara resmi dengan Interpol. Permintaan ini ditandatangani oleh Rami Hamdallah, Perdana Menteri Pemerintah Palestina.

Pemerintah Palestina dalam permintaanya, menegaskan komitmen atas hak-hak internasional dan undang-undang Interpol.

Langkah tersebut merupakan upaya Palestina untuk mengajukan permintaan penyerahan warganya yang melarikan diri ke negara lain khususnya mereka yang diburu atas tuduhan kasus nasional seperti korupsi dan persoalan lainnya.

Meski telah bergabung dengan 41 traktat dan organisasi internasional, namun pemerintah Palestina tetap berusaha untuk bergabung dengan perjanjian dan organisasi internasional lainnya.

Saat ini lebih dari 130 negara mengakui secara resmi Palestina dan memiliki hubungan diplomatik dengan negara ini.


========================================================================
Source : http://indonesian.irib.ir/

Read More

AS: Suriah Tidak Boleh Ganggu Operasi Kelompok Teroris Pro-AS

Amerika Serikat mengancam akan ambil "langkah tambahan" jika Damaskus terus menyerang teroris dukungannya.

Pada jumpa pers Senin (3/8/15), juru bicara Gedung Putih Josh Earnest megatakan para teroris yang dilatih AS menderita banyak kerugian.

Earnest mengancam pemerintah Presiden Bashar al-Assad "tidak boleh mengganggu" operasi pasukan dukungan AS di Suriah yang disebut-sebut sebagai bagian dari "strategi untuk menghancurkan ISIS" sebagaimana janji Presiden AS Barack Obama.

Suriah diserang teroris dukungan asing sejak 2011.

Washington dan beberapa sekutunya memanfaatkan isu ISIS untuk melakukan serangan udara di Suriah dan menyediakan berbagai bentuk dukungan untuk apa yang mereka sebut ‘militan moderat.’

Menanggapi pernyataan Earnest, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow percaya hal itu sebagai langkah kontraproduktif dan berjanji akan membahasanya dengan John Kerry dalam sebuah pertemuan.


========================================================================
Source : islamtimes.org

Read More

BPJS: Tak Ada Kata-kata "Haram" dalam Fatwa MUI

Pertama, agar pemerintah menerapkan standar minimum atau taraf hidup layak kesehatan bagi publik. Kedua, agar aturan, sistem dan format BPJS kesehatan dapat sesuai prinsip syariah.

Kepala Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ikhsan meluruskan informasi mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan surat yang dikirimkan MUI, menurut Ikhsan, tidak ada kata-kata bahwa BPJS haram.

"Kami lihat tidak ada kata-kata haram. Tidak ada kata-kata yang menyatakan BPJS haram," kata Ikhsan menukil laporan Kompas, Kamis (30/7/2015).

Menurut Ikhsan, MUI hanya memberikan dua rekomendasi kepada BPJS. Pertama, agar pemerintah menerapkan standar minimum atau taraf hidup layak kesehatan bagi publik. Kedua, agar aturan, sistem dan format BPJS kesehatan dapat sesuai prinsip syariah.

"Ini sekaligus meluruskan yang beredar di sejumlah media dan media sosial. Tidak pernah MUI menyebut haram," ujarnya.

Ikhsan menambahkan, dalam waktu dekat BPJS Kesehatan akan bertemu dengan sejumlah ulama untuk membahas dua rekomendasi MUI itu. Menurut dia, BPJS selama ini hanya berperan menjalankan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jika pemerintah dan DPR setuju merevisi UU untuk menindaklanjuti rekomendasi MUI, maka BPJS siap melaksanakannya.

"Selama ini, kami juga berjalan dengan regulasi yang sudah ada," kata dia.

BPJS Kesehatan tak sesuai syariah

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin membenarkan adanya fatwa yang menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah Islam. Fatwa tersebut keputusan ijtima atau forum pertemuan Komisi Fatwa MUI di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pada Juni 2015 lalu.

"Fatwa BPJS itu sudah keputusan ijtima di Tegal," kata Ma'ruf, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (29/7/2015) malam.

Ma'ruf mengungkapkan, forum tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam forum itu, hadir anggota Komisi Fatwa MUI dari seluruh Indonesia. Dengan adanya fatwa ini, Komisi Fatwa MUI mendorong pemerintah membuat sis­tem BPJS K­esehatan agar sesuai dengan prinsip syar­iah.

Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah muncul karena kebijakan tersebut dinilai mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Alasan lainnya, kepesertaan BPJS Kesehatan juga dianggap tidak adil karena masih membedakan latar belakang peserta.


========================================================================
Source : islamtimes.org

Read More

PBNU: Akad BPJS Sudah Sesuai Syariat Islam

“Kalau bicara halal-haram, BPJS sudah jelas halal. Tetapi harus dilihat apakah BJPS ini mengandung mashlahah atau mafsadah? Kita tinggal memperbaiki saja mana kurangnya,” sambil menunjuk kekurangan BPJS pada layanan kesehatan WNI di luar negeri.

Forum bahtsul masail pra muktamar ke-33 NU yang diselenggarakan PBNU di pesantren Krapyak Yogyakarta pada 28 Maret 2015 lalu, sepakat mendukung program jaminan kesehatan nasional yang ditangani BPJS Kesehatan. Mereka menyimpulkan bahwa konsep jaminan kesehatan nasional yang ditangani BPJS Kesehatan tidak bermasalah menurut syariah Islam.

Forum yang diikuti para kiai dari pelbagai daerah di Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS sudah sesuai dengan syariat Islam. Mereka memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan sebagai akad ta’awun. Ketika disodorkan pertanyaan apakah mengandung riba, mereka menjawab bahwa akad BPJS tidak mengandung riba.

Putusan ini diambil setelah para kiai berdiskusi langsung dengan Kepala Grup MKPR dr Andi Afdal Abdullah terkait pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS. Kepada dr Andi Afdal, para kiai mengajukan pelbagai pertanyaan seperti konsep iuran, penggunaan, besaran iuran, siapa pengguna BPJS, siapa yang dibebaskan dari iuran, dan pertanyaan lainnya yang dibutuhkan dalam bahtsul masail yang digelar pada sebuah sesi di malam hari.

Dengan diskusi pada orang teras BPJS, mereka mendapatkan tashawwurul amri, deskripsi persoalan secara utuh. Hasil diskusi ini yang dijadikan pedoman para kiai dalam memutuskan hukum BPJS.

Ketua LBM PWNU Yogyakarta KH Ahmad Muzammil kepada NU Online pada Kamis (30/7) pagi mengatakan bahwa dulu jaminan itu hukumnya fardhu kifayah, tetapi sekarang fardhu ain bagi orang mampu untuk membayar iuran jaminan bagi mereka yang lemah ketika diwajibkan pemerintah.

Konsep ta’awun yang diberlakukan BPJS, menurut Muzammil, masuk dalam bab jihad seperti disebutkan Fathul Mu’in yakni daf’u dhararin ma’shumin. Sehingga di sini pemerintah diposisikan sebagai administrator bagi orang kaya untuk membantu mereka yang lemah.

“Kalau bicara halal-haram, BPJS sudah jelas halal. Tetapi harus dilihat apakah BJPS ini mengandung mashlahah atau mafsadah? Kita tinggal memperbaiki saja mana kurangnya,” sambil menunjuk kekurangan BPJS pada layanan kesehatan WNI di luar negeri.

Hadirnya BPJS ini memiliki latar belakang panjang, kata Muzammil. Awalnya dahulu masyarakat meminta layanan kesehatan gratis. Pemerintah kemudian memutar otak, lalu membuatkan jalan seperti ini.

Sebagaimana dimaklumi bahwa putusan PBNU soal BPJS ini sudah dikeluarkan sejak 28 Maret lalu jauh sebelum MUI mengeluarkan fatwa haram transaksi BPJS belakangan ini dengan alasan ketidakjelasan akad, gharar, dan maisir.


========================================================================
Source : islamtimes.org

Read More

'Pembunuhan Bayi oleh Zionis adalah Aksi Teroris'

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menggambarkan pembakaran rumah yang menewaskan seorang balita Palestina oleh pemukim Zionis di Tepi Barat baru-baru ini sebagai "aksi teroris".

Pada Jumat (31/7/15), Ban mengutuk "pembunuhan" tragis anak Palestina 18 bulan dan menyeru agar para pelaku segera diadili.

"Kegagalan untuk secara sefektif menangani impunitas kekerasan berulang pemukim illegal menyebabkan insiden mengerikan lain yang melibatkan kematian mereka yang tidak bersalah. Ini harus berakhir," kata juru bicara Ban, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan hari Jumat.

Ban juga menyatakan belasungkawa terdalam kepada anggota keluarga Ali Saad Dawabsha ini, yang dalam kondisi kritis karena terluka dalam serangan pembakaran. Menurut dia, kekerasan itu hasil dari kebijakan pemukiman ilegal Zionis.

"Tidak adanya proses politik dan kebijakan terhadap pemukiman ilegal Zionis Israel, serta praktek yang keras dan penghancuran rumah-rumah Palestina, telah memunculkan ekstremisme kekerasan," ungkap pernyataan lebih lanjut.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengatakan rezim Zionis harus bertanggung jawab  dan memerintahkan Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki mengajukan gugatan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas insiden mengerikan itu.

Dia juga mencela "kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan setiap hari oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina."

Uni Eropa juga menyatakan "pembunuhan berdarah dingin terhadap balita Palestina ... menyoroti kebutuhan mendesak untuk solusi politik konflik Palestina-Israel. "

Berbagai faksi Palestina juga menyuarakan kemarahan atas pembunuhan itu dan menyerukan tindakan untuk menghentikan tindakan kekerasan berulang para pemukim ilegal.

Pemukim Zionis datang ke desa Duma Tepi Barat, selatan Nablus dengan mengenakan penutup muka berwarna hitam, menghancurkan jendela dan melemparkan bom molotov ke kamar tidur Ali saat mereka tidur. Bayi laki-laki Palestina itu terbakar sampai mati pada dini hari Jumat (31/7).

Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, pemukim Zionis sudah melakukan setidaknya 120 serangan terhadap warga Palestina di Timur al-Quds (Yerusalem) dan Tepi Barat sejak awal 2015.


========================================================================
Source : islamtimes.org

Read More

AL Zionis Persiapkan Diri Melawan Hizbullah

Angkatan Laut Zionis akan menghadapi tantangan besar dalam perang mendatang melawan Hizbullah dengan estimasi bahwa kilang minyakZionis akan menjadi target utama.

Dalam perang mendatang antara Israel dan Hizbullah, konfrontasi laut akan menjadi fundamental, lapor surat kabar Zionis Maariv.

Laporan itu mencerminkan persiapan Angkatan Laut Zionis dalam menghadapi kemungkinan serangan roket Hizbullah yang akan menargetkan kilang minyak laut. Ini bisa menimbulkan efek negatif serius terhadap entitas Zionis.

Sebuah sumber militer Zionis mengatakan strategi pertahanan kubah besi diperlukan untuk menghadapi serangan roket.

Maariv menambahkan Zionis sedang mencoba mengantisipasi ancaman dengan menyiapkan lebih banyak kapal perang dan mengintensifkan sumber daya manusia serta perlengkapan Angkatan Lautnya.


========================================================================
Source : islamtimes.org

Read More

52 Demonstran Anti-Pemerintah Ditangkap di Mesir

Puluhan pendukung gerakan Ikhwanul Muslimin dan Aliansi Anti-Kudeta Mesir telah ditangkap selama aksi protes baru anti-pemerintah di seluruh negeri, Press TV melaporkan.


Demonstrasi berlangsung pada hari Jumat (31/7/15) dan digelar di beberapa provinsi di seluruh negara Afrika Utara, termasuk ibu kota, Kairo.

Selama aksi, demonstran meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah yang didukung militer Mesir.

Menurut Press TV, 52 pendukung Ikhwanul Muslimin ditahan selama protes.

Demonstrasi diadakan atas kepatuhan terhadap seruan Ikhwanul Muslimin, yang memimpin Aliansi Anti-Kudeta.

Aliansi ini terdiri dari 40 partai politik lain yang memandang pemerintah Mesir saat ini sebagai tidak sah.

Para peserta dalam demonstrasi juga mengecam serangan Zionis Israel terhadap kompleks Masjid al-Aqsa di Timur al-Quds (Yerusalem) baru-baru ini.

Pada tanggal 26 Juli, pasukan Israel menyerbu kompleks Al-Aqsa dan menutup gerbang setelah bentrokan meletus antara jamaah Palestina dan Zionis Israel.

Ikhwanul Muslimin merilis pernyataan resmi pada hari Kamis (30/7), mengatakan bahwa "Mesir dan Palestina menderita luka yang sama."

"Sementara saudara Palestina kita menderita langsung dari pendudukan Zionis, kami di Mesir menderita pendudukan militer yang melayani kepentingan Zionis untuk tetap berkuasa," tambah pesan.

Ikhwanul Muslimin itu mengacu pada pemerintahan mantan komandan militer dan sekarang Presiden Abdel Fattah-el-Sisi yang didukung militer, yang memimpin penggulingan presiden yang terpilih secara demokratis pertama negara itu, Mohamed Morsi, lebih dari dua tahun yang lalu.

Pernyataan itu juga menjelaskan bahwa pemerintah Sisi sebagai "rezim kudeta berdarah," mengatakan Morsi adalah "presiden sah" Mesir.

Sejak penggulingan Morsi di 2013, pihak berwenang di Kairo telah meluncurkan tindakan brutal terhadap para pendukung dan anggota Ikhwanul Muslimin, menggambarkan kritik tajam dari berbagai badan hak asasi manusia terkemuka.

Tindakan keras terhadap pendukung Ikhwanul Muslimin telah meninggalkan lebih dari 1.400 orang tewas dan 22.000 ditangkap, sementara ratusan telah dijatuhi hukuman mati di pengadilan massa, menurut badan hak asasi manusia.


========================================================================
Source : islamtimes.org

Read More